Penulis Setia

Murabahah (Defered Sale) / Jual Beli dengan Menyebutkan Harga Perolehan

A.   Definisi Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribh’u (keuntungan), yang dapat didefinisikan sebagai produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Karena pada definisi tersebut disebut adanya keuntungan yang disepakati, maka karakteristik murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian dari barang tersebut dan menyatakan  jumlah  keuntungan  yang  ditambahkan pada  biaya  tersebut.  Pada murabahah penyerahan dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh atau dicicil.[1]

B.   Rukun dan Syarat Syarat Sahnya Jual Beli Murabahah

Rukun murabahah adalah:

1.      Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu:

a)      Penjual

b)     Pembeli

2.      Obyek yang diakadkan, yang mencakup:

a)      Barang yang diperjualbelikan

b)     Harga

3.      Akad/Sighat yang terdiri dari:

a)       Ijab (serah)

b)     Qabul (terima)

Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1.      Pihak yang berakad, harus:

a)      Cakap hukum.

b)     Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.

2.      Obyek yang diperjualbelikan harus:

a)      Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.

b)     Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.

c)      Penyerahan obyek murabahah dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan.

d)     Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.

e)      Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

3.      Akad/Sighat

a)      Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.

b)     Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.

c)      Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

Selain itu ada beberapa syarat-syarat terkait sahnya jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

1.      Mengetahui Harga pokok

Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip murabahah. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli fiqh menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi fasid (tidak sah) (Al-Kasany, hal.3193). Pada praktek perbankan syariah, Bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli murabahah kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok Bank.

2.      Penentuan Keuntungan/margin

Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin murabahah dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.

3.      Harga pokok dapat dihitung dan diukur

Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat murabahah. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan di ketahui.

4.      Jual beli murabahah tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.

5.      Akad jual beli pertama harus sah. Bila akad pertama tidak sah maka jual beli murabahah tidak boleh dilaksanakan. Karena murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli murabahah selanjutnya juga tidak sah.[2]

C.   Manfaat Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (tijaroh), transaksi ba’I al-murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Ba’i Murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Diantaranya:

1.      Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.

2.      Sistem ba’i murabahah juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.[3]

D.   Risiko Akad Murabahah

Selain murabahah memiliki manfaat atau keuntungan yang dijelaskan sebelumya, akad murabaha juga terdapat beberapa resiko yang harus di antisipasi oleh pihak lembaga keuangan syariah, diantaranaya resiko yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1.      Defaul atau kelalaian : nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

2.      Fluktasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikanya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

3.      Penolakan nasabah : barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian denga penjualnya, barang tersebut menjadi milik bank. Dengan demikian bank mempunyai resiko unutk menjual kepada pihak lain.

4.      Di jual. Karena ba’i murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aseet miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko unutk default menjadi lebih besar.[4]

---

[1] Adrian Sutedi, op. cit., hal. 122

[2] http://alhushein.blogspot.co.id

[3] Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah…, hal. 106-107

[4] www.perpuskampus.com/